SWARAPUBLIK – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Aep Nurdin mengingatkan kepala daerah baik tingkat gubernur, bupati dan wali kota untuk menyaddari tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, gubernur, bupati dan wali kota bukanlah Bos, tapi harus mampu sepenuhnya melayani masyarakat.
Aep Nurdin mengatakan, masyarakat sebenarnya memiliki kedudukannya lebih tinggi dari pada para pemimpinnya daerahnya. Pasalnya, lanjut dia, masyarakatlah yang memiliki kedaulatan yang diserahkan kepada para pemimpinnya tersebut.
“Hal ini yang masih belum banyak masyarakat pahami,” tegsnya.
Para kepala daerah, tegas Aep Nurdin, juga harus menyadari jika keberadaannya adalah dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat.
“Kan yang berdaulat itu rakyat, kedaulatannya itu diserahkan kepada orang yang dia tunjuk melalui Pemilu,” ungkapnya lagi.
Ia juga menyinggung soal gaji serta segala kebutuhan pemerintah untuk membangun daerah. Menurut dia, dana yang didapat oleh pemerintah merupakan dana yang diberikan oleh masyarakat melalui pajak.
“Uangnya diberikan masyakarat melalui pajak kendaran, pajak rokok dan lainnya. Jadi, sebenarnya masyarakat kita ini memberikan kontribusi yang besar terhadap negara ini, tukang becak saja memberikan lebih dari Rp. 1 juta dalam satu tahun kepada negara dari rokok yang mereka beli. Ini yang perlu kita sadarkan kepada masyarakat,” katanya.
“Jadi pahamilah, kepala daerah seyogyanya janganlah memposisikn seperti boss, gubernur, bupati dan wali kota sejatinya adalah pelayan daripada masyarakat, karena uang dan kekuasaannya yang didapatnya merupakan pemberian masyarakat,” pungkasnya.***
