SWARAPUBLIK – Forum Wartawan Pendidikan Jawa Barat, merupakan perkumpulan awak media yang terdiri dari puluhan wartawan media cetak, radio, televisi serta online dan berpusat di Kota Bandung.
Mereka konsisten memberitakan perkembangan dunia pendidikan. Sekaligus sebagai kontrol sosial bagi pemangku kebijakan dan lembaga pendidikan yang ada.
Di penghujung akhir tahun 2023 FWP Jabar melakukan diskusi rutin tahunan, membahas dinamika dunia pendidikan, khususnya di Jabar, pada hari Jum’at (30/12/2023) di Cafe RRI Bandung, Jalan Diponegoro No 61, Kota Bandung.
Ahmad Mualif Ketua FWP Jabar, mengatakan pendidikan di Jawa Barat sebenarnya bisa lebih optimal dan maju apabila semua unsur kompak dalam mendukung program yang ada.
Khususnya dalam hal pendanaan pendidikan yang belum optimal pada jenjang SMA dan SMK, pasalnya tahun 2023 Pemprov Jabar hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp Rp 933 Miliar.
Apabila melihat alokasi APBD Jabar 2023, Pergub No. 165/2021 mewajibkan pemerintah untuk menyiapkan sekitar Rp1,501 triliun untuk anggaran pendidikan melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).
Tetapi yang terjadi di tahun 2023, alokasinya dipotong sekitar 38 persen (Rp 933 miliar).
Hal tersebut ia paparkan saat diskusi dengan rekan-rekannya.
“Kalau kami berkeliling ke SMA SMK, di Jabar, para kepala sekolah negeri tidak sedikit yang mengeluhkan mengenai anggaran yang minim, khususnya bantuan operasional pendidikan daerah dari Pemprov Jabar habis untuk bayar tenaga honorer,” kata Ahmad.
“Apalagi untuk tahun 2023, kata para kepala sekolah bantuan dari BOPD Provinsi Jawa Barat hanya cukup untuk untuk tujuh bulan yang biasanya alokasinya bisa untuk sepuluh bulan,” imbuhnya.
Sedangkan untuk mengoptimalkan bantuan atau sumbangan dari orangtua, banyak kepala sekolah yang ketakutan untuk melakukan rapat dengan orangtua siswa, meskipun sudah ada rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah I sampai XIII.
Kalau pun ada yang menyumbang terkadang dipermasalahkan oleh segelintir pihak, dan akhirnya sekolah katakutan. Padahal tidak sedikit orangtua siswa yang sukarela ingin menyumbang, melalui komite sekolah.
Lanjutnya dengan kondisi sekarang banyak juga kepala sekolah yang ingin pensiun dini.
“Ya itu temuan dan pengakuan para kepala sekolah di lapangan ya,” kata Ahmad, saat diskusi.
Namun begitu Ahmad pun memuji Pemerintah Jabar melalui Dinas Pendidikan, warga Jabar merasa terbantu dengan adanya BOPD. Tidak terlalu pusing memikirkan biaya pendidikan. Nilainya masih biru.
“Tapi kalau anggarannya ditingkatkan itu lebih bagus lagi, apalagi ideal. Sekolah tidak tidak usah meminta bantuan masyarakat sama sekali,” kata Ahmad.
“Pasti sekolah juga tidak repot untuk mengalokasikan anggaran, karena dananya sudah mencukupi dan tidak usah meminta ke orangtua. Tapi kalau belum mah ya pemerintah dan orangtua kompak bisa membantu sekolah. Asal jangan dikorupsi saja dan jelas laporannya,” kata Ahmad.
Senada dengan Ahmad, Rengga wartawan rri.co.id, mengatakan anggaran pendidikan harus dioptimalkan dari pemerintah.
Rengga pun membahas mengenai kemitraan yang belum optimal dilakukan oleh pihak sekolah dan pemangku kebijakan di lingkungan dinas pendidikan.
“Ya sayang kalau ada masalah baru mengabari kami, meminta bantuan pemberitaan. Malah kalau ada kegiatan yang harusnya diinformasikan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik melalui awak media FWP terkadang mereka tidak menganggap perlu,” kata Rengga.
Rengga pun berharap agar pemberitaan kemajuan pendidikan lebih dikedepankan sesuai fakta dan data yang ada.
Sehingga masyarakat semakin percaya terhadap dunia pendidikan Jabar bukan sebaliknya.
Sedangkan Deni Redaktur Pikiran Rakyat online mengatakan bahwa mengenai kekurangan anggaran itu menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikannya.
“Sayang kalau pendidikan di Jabar masih tertinggal oleh provinsi lain, khususnya provinsi yang ada di pulau Jawa. Semoga di tahun 2024 Pendidik di Jabar semakin baik lagi,” kata Deni. [SR]***
Editor:
Denny Surya
