SWARAPUBLIK – Tak terima dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bogor yang memvonis terdakwa Dang Zaeni dan Iwan Setiawan, pimpinan KSP-SB dengan hukuman pidana 5 tahun penjara serta denda Rp 10 miliar, subsider kurungan 6 bulan penjara.
Ratusan korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama (SB), akan menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Tinggi (PT) Bandung, di Jalan Cimuncang, Kota Bandung.
Menurut Koordinator korban, Ivelany Citra Ayudina mengatakan aksi ini akan dilakukan pada 30 Agustus 2023 dengan tiga tuntutan yang akan disampaikan saat aksi berlangsung.
“Pertama, kembalikan kerugian kepada para korban yang melaporkan, bukan seluruh anggota KSP SB,” kata Ivelany kepada wartawan saat jumpa pers di kawasan Jalan LLRE Martadinata, Bandung, Senin 28 Agustus 2023.
Ivelany menjelaskan, yang melaporkan itu hanya 2.356 anggota dengan total 25 laporan polisi, tapi hakim ini tidak jelas soal aset, apakah akan diberikan kepada seluruh anggota atau hanya anggota yang melaporkan, karena tidak semu anggota melapor, makanya kita ingin tahu apakah seluruh anggota atau hanya yang lapor.
Kedua, tegasnya, para korban menuntut agar hakim PT Bandung menaikkan hukuman untuk kedua terdakwa.
“Hukuman itu tidak bisa hanya 5 tahun, minimal hukumannya 15 tahun, karena sudah terbukti semua, ada TPPU nya juga,” tegasnya.
Ketiga, para korban meminta hakim PT Bandung agar memiliki banyak pertimbangan sebelum memvonis banding putusan tersebut.
“Dan semoga PT Bandung bisa memeriksa hakim PN Bogor yang memvonis terdakwa hanya 5 tahun dan denda Rp. 10 miliar. Tiga poin itu yang akan hadir tuntutan kita,” ujarnya.
“Kalau tidak dipenuhi, kita akan terus berlanjut ke kasasi dan MA, kalau memang keputusannya belum sesuai harapan kita,” imbuhnya.
Seperti diketahui sebelumnya polemik koperasi ini bermula dari gagal bayar KSP-SB pada 2020. Jajaran pengurus KSP-SB dan pengawasnya mengeluarkan surat edaran (SE) secara sepihak.
Dalam kasus ini, total ada 186 ribu korban dari seluruh Indonesia dengan tingkat kerugian mencapai Rp 8 triliun. Tapi asetnya saat ini, diperkirakan hanya tersisa Rp 2 triliun.
“KSP-SB memutuskan tidak menerima pencairan mulai dari 20 April 2020-Desember 2020. Dan simpanan jatuh tempo tersebut akan diperpanjang secara otomatis dengan masa simpanan minimal 6 bulan,” bunyi surat edaran tersebut, dikutip dari Lampiran Kronologi kasus yang diterima.
Lalu pada 15 Mei 2020, terbit lagi SE yang menyebut KSP-SB mengalami kelangkaan likuiditas.
Dalam surat itu, manajemen berdalih kelangkaan disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pendapatan dari beberapa perusahaan cangkang dan investasi dengan pihak ketiga, sulit masuk ke arus kas.
Sepanjang 2020, KSP-SB beberapa kali mengeluarkan SE yang menjanjikan pencairan dana simpanan untuk anggota. Namun, hal tersebut tidak terealisasi.
Dengan banyaknya anggota KSP-SB yang tidak mendapat pembayaran homologasi tahap 1 sebesar 4 persen, maka mulai 3 Agustus 2021 hingga 13 April 2022, datanglah gugatan perdata bertubi-tubi dari puluhan korban KSP-SB.
Tim penyidik Bareskrim Polri juga telah bekerjasama dengan PPATK untuk menelusuri aliran dana KSP-SB di berbagai wilayah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali.
Setelah ditelusuri, diketahui sebesar Rp 6,7 triliun dana anggota dikelola. Selain itu, pihak kepolisian menelusuri aset milik KSP-SB dan melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen.
Kemudian pada 23 Desember 2022 lalu, Polri telah merampungkan penyidikan kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana nasabah senilai Rp 249 miliar oleh KSP-SB.
Berkas dua tersangka dalam kasus tersebut atas nama Iwan Setiawan dan Dan Zaeni pun dilimpahkan ke Kejaksaan. Keduanya kemudian diadili di PN Bogor dengan vonis 5 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar subsider 6 bulan penjara. (***)
Editor:
Denny Surya
