SPOL – Gubernur Jabar hendaknya lebih sering duduk bersama dengan para bupati dan walikota, untuk merumuskan prioritas pembangunan di daerah. Karena Gubernur pada hakikatnya tak memiliki wilayah, namun memiliki peran strategis yang bisa menyambungkan kepentingan daerah dengan pemerintah pusat.
“Gubernur itu harus sering ngawangkong dengan bupati dan walikota, untuk bahas mana program yang harus dikedepankan. Realitanya, selama 15 tahun ke belakang, (dapat bantuan dari Gubernur) seperti lotere saja. Sering kali tergantung lobi,” kata kandidat Gubernur Jabar Dr. Bima Arya.
Hal itu dikemukakannya saat menjadi narasumber pada serial diskusi pilkada bertajuk “Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat”, yang digagas Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jabar dan PW Muhammadiyah Jabar, Minggu 7 Juli 2024
Paparan Bima Arya pun dibahas oleh tiga panelis, yakni Dr. Affan Sulaeman, pengamat politik Unpad Dr. Firman Manan dan Dewan Pakar ICMI Dr. Muslim Mufty. Serial diskusi ini sudah memasuki pekan ketiga, dengan menghadirkan para kandidat gubernur, bupati dan walikota potensial. Pekan depan, diskusi akan menghadirkan Prof. Dr. Ilham Habibie.
“Kadang dana anggaran provinsi bisa turun berdasarkan kedekatan dengan gubernur. Ada kabupaten yang dapat ratusan milyar, sementara kabupaten lain zonk. Padahal kalo duduk bareng akan bisa dipetakan mana daerah yang benar-benar membutuhkan,” kata Bima yang juga mantan Walikota Bogor ini.
Kota Bogor tak pernah sampai dapat zonk. Tapi juga tak pernah dapat angka fantastis. “Ada di tengah-tengahlah, dan itupun karena kita memaksimalkan lewat komunikasi dengan DPRD. Hubungan personal dengan gubernur pun dijalankan, tapi itu juga belum memberi jaminan kepastian. Pa Ridwan Kamil sudah cukup baik, tapi sistem belum terbangun. Ga ada forum duduk bersama-sama untuk debat soal prioritas pembangunan. Diskusi ini guna meminimalkan ruang abu-abu,” jelas Bima yang mengawali karier sebagai akademisi dan pengamat politik sebelum terjun ke dunia politik.***
