SWARAPUBLIK – Politisi Partai Gerindra, Bucky Wibawa mengatakan, terdapat variasi yang besar pada kemampuan perangkat pemerintah daerah dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan kekuatan pasar dan global serta sistem nilai sosial yang berkembang cepat. Sehingga menurutnya, kegagalan-kegagalan implementasi berbagai program pembangunan sering disebabkan oleh karena lemahnya koordinasi antar institusi baik di tingkat pusat, daerah maupun antar pusat dan daerah, dan kurang fleksibelnya perencanaan yang sering bersifat top-down.
“Ketimpangan ini secara parsial telah disadari sebagai kegagalan pendekatan pembangunan. Selama ini yang dinilai sering sentralistis dan kurang memperhatikan kondisi dan aspirasi daerah setempat, dimana pembangunan dilaksanakan,” ungkapnya, belum lama ini.
Sejalan dengan proses reformasi dan demokratisasi yang semakin berkembang, tuntutan desentralisasi juga semakin besar. Ini tidak bisa dihindarkan lagi.
Maka berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi di masyarakat, menuntut perlunya reformasi dalam konsepsi dan operasionalisasi pembangunan daerah. Dimana hal tersebut, kemudian harus diformulasikan ke dalam bentuk strategi dan kebijaksanaan, yang memuat keseimbangan antara kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, dan kepentingan keanekaragaman.
“Oleh karena itu, pendekatan kewilayahan memperhatikan hubungan harmonis antara unsur-unsur pembentuk ruang. Yakni sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Ini perlu diperhatikan dalam berbagai aspek pembangunan,” pungkasnya.***
