SWARAPUBLIK – Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa Kementerian Desa PDTT Republik Indonesia, Ivanovich Agusta, memberikan apresiasinya kepada Provinsi Jawa Barat atas keberhasilan dalam menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desa. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Seminar Nasional Inovasi dan Teknologi untuk Pembangunan Desa Berkelanjutan di Ballroom Bank NTB Syariah, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
“Salah satu yang menarik dari Jawa Barat adalah dalam satu tahun peta batas desanya bisa selesai, jadi kita perlu mengetahui bagaimana strateginya,” ujar Ivanovich membuka sambutannya sekaligus menyapa para narasumber yang hadir.
Lebih lanjut disampaikan jika lima ribuan desa di Jawa Barat dapat diselesaikan dengan anggaran yang tidak perlu ditambah. “Jadi menggunakan bantuan keuangan provinsi dan dana desa seperti biasa,” tambahnya.
Ivanovich menyebut jika kemampuan mengoordinir anggaran seperti itu ada pada Dinas PMD. “Maka Jawa Barat dapat dijadikan sebagai contoh,” terangnya.
Dalam seminar yang merupakan bagian dari rangkaian Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) XXV ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Dicky Saromi, dengan lugas menjelaskan bagaimana dinas yang dipimpinnya mampu menyelesaikan segala tahapan pada penetapan dan penegasan batas desa di Jawa Barat.
Setidaknya ada empat strategi yang sudah diterapkan Dicky dalam proses penyelesaian batas desa di wilayahnya, yaitu pembentukan tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBDes) tingkat provinsi, menganggarkan kegiatan tim PPBDes provinsi di dalam APBD provinsi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan PPBDes tingkat provinsi, serta melaporkan hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Kementerian Dalam Negeri.
DPMD Provinsi Jawa Barat juga secara intensif berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendapatkan peta Citra Tegak Resolusi Tinggi (CTRT) sebagai peta dasar untuk menunjang kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di lapangan.
“Kemudian kami memfasilitasi anggaran sekitar setengah trilyun untuk operasional PPBDes seluruh desa di Jawa Barat,” ungkap Dicky.
Setelah seluruh kegiatan PPBDes dilakukan, dihasilkan peta batas desa yang terstandarisasi BIG, berkoordinat, dan terjamin validitasnya.
Atas capaian inilah DPMD Provinsi Jawa Barat memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat sebagai provinsi dengan jumlah penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa tertinggi selama tiga tahun berturut-turut.
“Peta hasil penegasan batas desa dimanfaatkan sebagai modal dasar pengambilan keputusan melalui peta turunannya secara tematik,” jelas Dicky. Peta tematik yang dimaksud dapat berupa peta kawasan rawan bencana dan mitigasi bencana, peta tutupan lahan, peta potensi lahan pertanian, hingga peta rencana pola tata ruang desa.
Pada kegiatan GTTGN XXV di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, Provinsi Jawa Barat juga meraih piagam penghargaan dan Lencana Bakti Inovasi Desa atas peran pemerintah daerah dalam pembinaan Teknologi Tepat Guna melalui Kota Cimahi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor, serta Juara Harapan untuk kategori Posyantek Berprestasi yang diraih Posyantek Alamanda 28 Kota Bekasi.
Kontributor:
Ricky Budiman Faried
Ratna
Dwi Aprilianto
