SWARAPUBLIK – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat, Pupun Saefunudin, memenuhi undangan Forum Badan Usaha Milik Desa Bersama – Lembaga Kemasyarakatan Desa (BUMDesma LKD) se-Kabupaten Sumedang dalam sebuah rapat koordinasi yang dihadiri seluruh pengurus BUMDesma asal Kabupaten Sumedang.
Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, seluruh Unit Pengelola Keuangan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) didorong untuk bertransformasi menjadi BUMDesma LKD. Pada kesempatan ini, Pupun mengapresiasi pergerakan Kabupaten Sumedang yang mana seluruh UPK telah bertransformasi menjadi BUMDesma. Tentunya ini berdampak positif bagi para pegiat ekonomi di desa, salah satunya ialah memberantas praktik rentenir yang menyulitkan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan umum serta menyediakan pelayanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau.
Selaku pimpinan DPMD Provinsi Jawa Barat, Pupun menyampaikan arahan agar seluruh pelaku ekonomi di desa, khususnya para pengurus BUMDes/BUMDesma agar terus memberdayakan BUMDes/BUMDesma secara optimal dan berkelanjutan.
Adapun strategi dalam memberdayakan BUMDes/BUMDesma bisa dilakukan dengan merevitalisasi kelembagaannya, meningkatkan kualitas manajemen dan penguatan organisasi, penguatan pengelolaan usaha dan unit usaha, penguatan kemitraan dan kerjasama, penguatan pengelolaan aset dan permodalan, peningkatan kualitas pengelolaan administrasi, pelaporan dan akuntabilitasnya, serta penguatan pengelolaan keuntungan dan manfaat bagi desa dan masyarakat desa.
“BUMDesma di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat,” ujar Pupun. Hal ini menjadi sebuah langkah maju yang signifikan dalam upaya meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.
Diungkapkan Pupun, BUMDesma di Kabupaten Sumedang berhasil berkembang karena usaha-usaha yang berhasil dikembangkan hingga berkontribusi positif terhadap perekonomian desa, serta dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak henti-hentinya dalam mendukung perkembangan dan keberhasilan BUMDesma khususnya di Kabupaten Sumedang.
Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM) DPMD Provinsi Jawa Barat, R. Firman Nurtafiyana, yang turut hadir pada pertemuan ini, membeberkan upaya pihaknya dalam memfasilitasi BUMDes dan BUMDesma dalam mendukung keberhasilan usaha.
DPMD Provinsi Jawa Barat tengah berusaha mewujudkan Desa Bebas Rentenir melalui gerakan pada level _grassroot_ untuk membebaskan masyarakat rentan di desa yang terjerat rentenir, bank emok, maupun pinjaman _online_ ilegal.
“BUMDesma sebagai _Agent of Change_ mengubah _mindset_ masyarakat desa melalui dua pola penguatan, yaitu penguatan literasi, dan penguatan akses,” tutur Firman.
Upaya lain yang terus dilakukan DPMD Provinsi Jawa Barat di antaranya memberikan dukungan teknis tindak lanjut penyusunan Surat Keputusan Forum BUMDesma Jawa Barat, fasilitasi peningkatan kapasitas BUMDesma bekerjasama dengan perguruan tinggi, serta fasilitasi akses usaha yang meliputi penguatan modal, pengembangan _homestay_ di sektor pariwisata, dan pemberdayaan usaha perempuan di desa.
Ketua Forum BUMDesma LKD Kabupaten Sumedang, Sridiyanto Wijaya, bersama para pengurus BUMdes/BUMDesma se-Kabupaten Sumedang memiliki komitmen kuat untuk memberdayakan BUMDes dan BUMDesma secara optimal dan berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi arahan dan penjelasan yang disampaikan pihak DPMD Provinsi Jawa Barat pada kesempatan ini.
Kontributor:
1. Ricky Budiman Faried
2. Ratna
3. Dwi Aprilianto
(Tim Humas DPMD Provinsi Jawa Barat)
