SWARAPUBLIK – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar. Kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, turut mendampingi perwakilan fraksi-fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.
“Atas nama DPRD Jawa Barat, kami berterima kasih atas kunjungan kerja DPD RI Provinsi Jabar. Banyak hal yang kita diskusikan, bagaimana kita bisa berkolaborasi dalam mengoptimalkan pembangunan dan kesejahteraana masyarakat,” kata Buky Wibawa, Kota Bandung, Senin, (4/11/2024).
Buky Wibawa menuturkan, selama pertemuan dengan DPD RI Provinsi Jabar, DPRD Provinsi Jawa Barat membahas banyak hal, mulai dari masalah kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sampai masalah keuangan dan isu-isu strategis lainnya di Jabar.
“Ini sebuah berkah bagi kami karena kita bisa ada waktu yang cukup panjang. Jadi kita bicara, DPRD Jawa Barat banyak menyampaikan banyak aspirasi yang disampaikan kepada DPD RI Provinsi Jabar,” ucapnya.
Setelah pertemuan ini, pihaknya berharap segala aspirasi yang sudah disampaikan DPRD Jawa Barat kepada DPD RI Provinsi Jabar bisa direalisasikan.
“Mudah-mudahan di follow up, kami juga akan mengagendakan kunjungan kerja ke DPD RI Provinsi Jabar,” tegasnya.
Pencabutan Moratorium Daerah Parsial
Salah satu hal yang menjadi sorotan DPRD Jawa Barat selama pertemuan dengan DPD RI Provinsi Jabar yakni, terkait CDOB atau Calon Daerah Otonomi Baru. Provinsi Jabar diketahui secara resmi telah mengajukan 8 CDOB, tapi masih tertahan karena imbas berlakunya moratorium pemekaran daerah oleh pemerintah pusat.
“Saat ini pengajuan masih di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, kami meminta dukungan senator atau DPD RI Provinsi Jabar untuk bisa mendorong pencabutan moratorium pemekaran daerah parsial, supaya pengajuan dari Provinsi Jabar bisa terealisasi,” ucapnya.
Dibandingkan dengan daerah lain tambah Buky Wibawa, persyaratan pengajuan CDOB Provinsi Jabar sudah memenuhi persyaratan dibandingkan dengan daerah lain.
Hal senada disampaikan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati, pihaknya meminta DPD RI Provinsi Jabar bisa mendorong pencabutan moratorium, khususnya pencabutan moratorium secara parsial khusus untuk Jabar.
“Kalau tak bisa cabut moratorium pemekaran daerah secara nasional. Ya, kami minta tolong DPD RI Provinsi Jabar dorong buka secara parsial. Kita akan berikirim surat terkait hal ini kepada pemerintah pusat,” tambahnya.
Pada tempat yang sama, Anggota Komite I DPD RI Provinsi Jabar Aanya Rina Casmayanti berjanji akan menindaklanjuti semua aspirasi yang sudah disampaikan DPRD Jawa Barat kepada pemerintah pusat.
“Hal yang pasti kami akan berkolaborasi dan bersinergi dengan DPRD Jawa Barat. Semua aspirasi akan disampaikan kepada skateholder terkait,” katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut hadir Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) DPRD Jawa Barat Yod Mintaraga, mewakili Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat Tuti Turimayanti, mewakili Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat Tobias Ginanjar Sayidina, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB Rahmat Hidayat Djati, Anggota Komisi III dari Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Tina Wiryawati, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Tia Fitriani dan Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Rizaldy D. Priambodo.
Dari DPD RI Provinsi Jabar turut hadir Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat sekaligus Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah Agita Nurfianti, Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat Herman Hermawan beserta jajaran. *
