SWARAPUBLIK – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi kinerja luar biasa Kabupaten Garut dalam percepatan penurunan stunting.
Hal tersebut disampaikan pada saat Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Garut, tepatnya di Kantor DPPKBPPPA (DP2KBP3A) Kabupaten Garut, Kamis, 1 Februari 2024
Bagaimana tidak, Kabupaten Garut dipilih karena telah berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Dari tertinggi se-Jawa Barat di tahun 2021 berdasarkan hasil SSGI, yaitu sebesar 35,2%. Turun menjadi 23,6% di tahun 2022. Terjadi penurunan sebesar 11,6% dalam satu tahun. (RLS)***
Hal ini sesuai dengan kerja keras yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut. Melalui berbagai inovasi yang dikembangkan dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Mulai dari menggagas gerakan TOS Stunting (Temukan, Obati dan Sayangi Balita Stunting), kemudian memperkuat kolaborasi pentahelix antara akademisi, swasta, komunitas, pemerintahan dan media. Bergerak bersama untuk mencari, kemudian melakukan intervensi sensitif dan spesifik pada balita stunting.
“Bupati Garut juga mengeluarkan Surat Edaran tentang Gerakan KORPRI berbagi melalui Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang mengimbau KORPRI Kab. Garut untuk menjadi BAAS dengan memberikan bantuan atau donasi untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting,” ujar Yayan, Kepala DP2KBP3A Garut, saat memaparkan berbagai strategi dalam percepatan penurunan stunting.
Selain upaya intervensi pada balita stunting, adapula upaya inovasi pencegahan stunting yaitu MELANI (MEmastikan semua ibu hamil terLAyaNI).
Enjang Tedi selaku anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menilai dengan inovasi-inovasi tersebut Garut akan bisa mencapai target percepatan penurunan stunting.
“Saya optimis, dengan apa yang telah dilakukan Kabupaten Garut, target 14% yang ditugaskan pemerintah pusat bisa tercapai. Tinggal kita menunggu hasil SKI 2023 yang akan dirilis,” ucapnya.
DPRD juga berharap dapat memberikan dukungan yang lebih untuk upaya percepatan penurunan stunting, tidak hanya untuk Garut tapi juga untuk kabupaten kota lainnya di Jawa Barat.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Fazar Supriadi Sentosa yang turut hadir mendampingi rombongan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa Kabupaten Garut juga telah mampu mengoptimalkan dukungan anggaran BOKB yang digelontorkan pusat.
“BKKBN Pusat sudah mendukung penganggaran percepatan penurunan stunting melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Capaian realisasi DAK di Kabupaten Garut dinilai sangat baik terutama untuk percepatan penurunan stunting,” tandasnya.***
