SWARAPUBLIK – DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan dari delegasi Internasional Union East Turkistan Organization (IUETO) yang dipimpin oleh Nur Muhammad, perwakilan Turkistan Timur. Pertemuan ini membahas isu kemanusiaan terkait penderitaan komunitas Uyghur di Xinjiang, Tiongkok, serta peluang kerja sama ekonomi dan sosial budaya antara Indonesia dan Turki.
Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono dan Iwan Suryawan, delegasi IUETO menyampaikan keprihatinan atas situasi masyarakat Uyghur yang mengalami pembatasan kebebasan beragama, diskriminasi sistematis, dan pelanggaran hak asasi manusia. IUETO mengungkapkan bahwa komunitas Uyghur dilarang menjalankan ajaran Islam, termasuk membaca Al-Qur’an.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan terkait sikap politik luar negeri Indonesia adalah kewenangan pemerintah pusat. Bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Namun demikian pihaknya sangat mendukung perjuangan dari IUETO khususnya komunitas Uyghur. Terlebih dalam hal ini adalah bicara masalah kemanusian, kebebasan beragama dan lain sebagainya.
Pihaknya berharap IUETO harus melakukan komunikasi juga dengan lembaga organisasi Islam di Indonesia, khususnya dengan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat akan mengkaji dan tahu apa yang harus dilakukan.
“Mudah-Mudahan Jawa Barat dan Instanbul menjadi sister city, bisa bekerjasama dari sisi ekonomi dan sebagainya,” jelas Ono Surono, Kota Bandung, Kamis (6/2/2025)
Selain itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan menambahkan, meskipun kebijakan politik luar negeri berada di tingkat pusat, pihaknya tetap membuka ruang untuk kerja sama dalam isu-isu kemanusiaan.
“Kami minim informasi tentang Uyghur. Harapannya, kunjungan ini dapat memberikan wawasan yang lebih kredibel dan membuka peluang kerja sama yang bermanfaat,” tambah Iwan Suryawan
Sementara itu, delegasi dari IUETO Nur Muhammad juga menyoroti keberadaan kamp pendidikan yang mereka sebut sebagai tempat dokrinisasi bagi anak-anak dan remaja muslim Uyghur. Dalam kamp tersebut, para pemuda didoktrin untuk meninggalkan ajaran Islam dan menjalani gaya hidup yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok.
“Thiongkok menyebarkan narasi yang tidak sesuai fakta, seolah-olah komunitas Uyghur diperlakukan dengan baik. Namun kenyataannya, ada laporan kredibel dari lembaga internasional yang mengungkap terjadinya pelanggaran HAM, bahkan eksekusi tanpa proses hukum,” ungkap Nur Muhammad dalam pertemuan tersebut.
Nur Muhammad berharap Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar dapat memainkan peran penting dalam mendukung perjuangan hak asasi manusia komunitas Uyghur.
Ia menambahkan, rencananya akan membawa pengusaha Turki ke Indonesia serta mengadakan forum internasional di Bandung untuk menghadirkan peneliti terkait Uyghur. Pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap isu Uyghur yang sering diselimuti informasi keliru.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen untuk menjajaki kolaborasi lebih lanjut antara Jawa Barat dan Turki, termasuk kemungkinan menjadikan Bandung dan Istanbul sebagai sister city.
“Kami siap datang kembali ke Indonesia untuk memperluas jejaring dan berbagi informasi yang kredibel,” tutup Nur Muhammad.*
