SWARAPUBLIK — Pemilu dan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 14 Februari dan 27 November 2024 mendatang. Dalam menyongsong tahun politik tersebut, Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat yang berlangsung di Hotel Horison, Jl. Pelajar Pejuang 45, Bandung (27/7/2023).
Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna menyatakan bahwa pada Pemilu 2019 lalu partisipasi pemilih di Kota Bandung mencapai 87 persen. Merupakan hal yang luar biasa. Ema berharap adanya pendidikan politik bisa mempertahankan hal capaian tersebut, bahkan bisa ditingkatkan lagi.
“Selain menjaga tren angka partisipasi yang tinggi, pendidikan politik pun dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar Pemilu dan Pilkada 2024 di Kota Bandung berjalan aman serta kondusif,” ujar Ema.
Hal yang paling sering terjadi di masyarakat, sambung Ema, yaitu perbedaan dalam memilih figur calon pemimpin. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar tanpa harus merusak suasana keakraban dan penuh harmonis di masyarakat.
Kepala Bakesbangpol Kota Bandung, Bambang Sukardi menyebut, kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bandung menghadirkan iklim politik yang sehat selama penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Menurut Bambang, pendidikan politik bagi masyarakat dilaksanakeun untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih dan juga tetap menjaga kondusifitas Kota Bandung selama penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu di Pemilu maupun Pilkada.
“Tentunya ini dalam rangka mewujudkan iklim politik yang sehat dan berkualitas, serta mewujudkan Kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, juga agamis,” kata Bambang.
Kegiatan ini diikuti oleh 201 peserta yang merupakan bagian dari Forum RW Kota Bandung, mulai dari tingkat RW, Kecamatan, hingga tingkat Kota Bandung.
Narasumber dalam acara tersebut, Dr. Wawan Gunawan, S. Sos., M. Si., menyatakan bahwa menjada stabilitas demokrasi adalah dengan cara meningkatkan literasi politik. Masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban.
Perbedaan pendapat dan pilihan tidak mesti harus merusak kerukunan selaku warga Kota Bandung yang beradab.
“Politik sebagai sebuah konsep tidak pernah salah. Kalau toh ada yang salah bukan konsepnya tapi orangnya dalam hal ini politisinya. Sebutan politik busuk, politik kotor, itu tidak tepat. Yang kotor dan busuk adalah perilaku manusianya,” tegas Wawan.
Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani yang akrab disapa Wagoen itu menambahkan bahwa kesadaran berpolitik bagi masyarakat itu penting namun kesadarannya harus berbasis kecerdasan dan kedewasaan, bukan dendam atau kebencian. Melalui kegiatan tersebut, Wagoen menyatakan bahwa Para RW se-Kota Bandung memiliki tanggungjawab utk merawat stabilitas politik dan kondusivitas demokrasi.
“Demikian juga warga Kota Bandung bersama seluruh stakehorder terkait punya tanggungjawab juga untuk mengerti dan paham dunia politik dalam rangka memilih para pemimpin,” ungkap Wagoen.
Wagoen mengajak semua pihak untuk cerdas dalam menggunaskan hak pilihnya dengan cara mencari tahu rekam jejak setiap kandidat. Jangan jadi korban “katanya”, tidak terjerumus oleh hoax atau isu-isu yang tidak bertanggungjawab.
Pemilu itu menyangkut kepentingan bersama. Wagoen menegaskan bahwa butuh kebersamaan kolektif dalam memberi kontribusi bagi tegaknya sendi-sendi demokrasi sebagai jalan yang paling mungkin melahirkan jenis masyarakat yang sejahtera.***
Editor:
Denny Surya
