SWARAPUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat apresiasi tingkat pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur yang semakin menurun signifikan serta kebijakan yang solutif tentang alokasi DAU untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Hal tersebut di ungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat memimpin kunjungan kerja Komisi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kamis, (25/5/23).
Abdul Hadi menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menurutnya Jabar dan Jatim memiliki program yang setara dalam dunia pendidikan, namun Jatim lebih unggul dari segi eksekusi.
“Contoh adalah bahwa ternyata disini tingkat pengangguran kontribusi dari SMK 6%, jadi Jawa Barat masih kita bicara angka 12-13%, jadi ini berati signifikan. Bagaimana caranya, ternyata ada dukungan yang sangat kuat dari Bupati dari Kadis dan lain-lain, sehingga mereka bisa melakukan beberapa langkah-langkah terobosan, tanda petik menekankan vokasi dan lainnnya,” tutur Abdul Hadi yang sering disapa Gus Ahad.
Abdul Hadi menilai, atas sinergitas yang dibangun dengan kuat oleh Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya tersebut, tak hanya tingkat pengangguran yang menurun, lebih jauhnya terkait kebijakan kesejahteraan serta kompetensi dari guru SMK yang di bina secara khusus.
“Guru-guru Jawa Timur untuk SMK itu lebih banyak jadi juara dalam kompetisi-kompetisi dibanding Jawa Barat. Itu fakta yang harus disampaikan, kalau Jabar mau jadi juara cari yang lebih hebat,” katanya.
