SWARAPUBLIK – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), menyebutkan ada enam permasalahan yang menjadi catatan dalam Laporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun 2024. Demikian terungkap dalam Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Senin 25 Mei 2025.
Anggota V BPK RI H. Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pada sisi pendapatan BPK mengungkapkan penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum sesuai dengan ketentuan.
“Selain itu, pada sisi belanja, kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja modal gedung dan bangunan,” katanya.
Pengelolaan belanja hibah juga, lanjut Bobby, belum sesuai dengan ketentuan. Kemudian, realisasi belanja tenaga ahli dan belanja jasa tenaga informasi dan teknologi (IT) belum sesuai ketentuan.
Selain itu, Bobby mengatakan, penatausahaan aset tetap dan aset properti investasi belum sepenuhnya memadai. Terakhir, pengelolaan penyertaan modal Pemprov Jabar pada empat BUMD kurang memadai.
Ia berharap temuan tersebut dapat segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, Bobby mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemprov. Jabar Tahun 2024.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pelaksanaan rencana, dan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan sebelumnya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemprov. Jabar Tahun 2024,” ungkap Bobby.
Pencapaian ini, kata dia, menandai keberhasilan Pemprov Jabar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke 14 kalinya secara berturut-turut.
“Ini adalah bukti konsistensi dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut ia juga mengapresiasi Pemrpov Jabar sebagai salah satu pemprov yang telah menyerahkan LKPD unauditednya kepada BPK lebih awal dari batas waktu yang ditentukan.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengucapkan selamat kepada Pemprov Jabar atas diraihnya opini WTP ke 14 berturut-turut tersebut.
“Pencapaian ini merupakan bukti komitmen dan kerja keras Pemprov. Jabar dalam mengelola daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Buky berharap, prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah serta menjadi contoh bagi daerah lain.
“Selamat dan sukses terus Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.***
