SWARAPUBLIK – Wakil Ketua Komisi III Jawa Barat, H. Sugianto Nanggolah, SH,MH meminta pengawasan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ditingkatkan.
Sebab, berkaca pada kasus yang terjadi di PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar (BIJ) dan BJB, masalah kerap muncul karena kurangnya pengawasan.
Oleh sebab itu pentingnya pengawasan terhadap BPR, terutama bagi BPR atau BUMD sektor keuangannya yang tengah bermasalah.
“Kami (Komisi III DPRD Jawa Barat) sudah meminta Biro BIA (BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan) agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap BPR , bukan saja BIJ tapi semua BPR yang ada di Jawa Barat,” tutur Sugianto Nanggolah, Bandung, Selasa (4/4/2023).
Hal yang perlu diingat lanjut Sugianto Nanggolah mengatakan, BPR dan BUMD sektor keuangan di Jawa Barat menjadi contoh daerah lain. Namun, disayangkan karena lemahnya pengawasan muncul masalah BIJ dan BJB di Kabupaten Pangandaran.
“Ke depan diharapkan ada pengawasan yang ketat terhadap BPR yang ada di Jawa Barat. Kita tahu kasus BJB di Kabupaten Pangandaran, pegawai BJB membobol brangkas pelan-pelan sampai miliaran rupiah lebih. Agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Komisi III DPRD Jawa Barat meminta pengawasan yang sangat ketat,” tegas dia.
Untuk diketahui, Komisi III DPRD Kabupaten Garut melakukan konsultasi ke Komisi III DPRD Jawa Barat. Rapat konsultasi antar Komisi III tersebut berlangsung di ruang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Bandung, Selasa (4/4/2023).
Wakil Ketua Komisi III Jawa Barat, H. Sugianto Nanggolah, SH,MH yang menerima rombongan Komisi III DPRD Garut sekaligus memimpin rapat konsultasi terkait penyelesaian masalah PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar (BIJ). (adems)
